Pasca Diberitakan Penarikan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Dikembalikan, Kepala Sekolah Blokir Nomor Wartawan
Bangkalan | Ungkapnees.com — Pasca ramai diberitakan di beberapa media online terkait penarikan gaji guru PPPK paruh waktu di wilayah Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur kini sejumlah kepala sekolah mengembalikan uang tersebut secara diam-diam.
Kabar adanya pengembalian gaji guru PPPK paruh waktu yang sempat ditarik oleh kepala sekolah disampaikan salah satu guru yang namanya enggan dipublikasikan,
“Sekedar info setelah ramai diberitakan, uang yang sempat ditarik oleh kepala sekolah kini telah di kembalikan kepada guru masing-masing, tadi ditelfon disuruh ambil," ungkapnya. Senin, (24/11/2025) malam.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, Korwil Pendidikan Kecamatan Kamal, Khairiyah, memilih tidak memberikan keterangan resmi terkait adanya penarikan gaji yang sempat heboh diberitakan.
Lebih ironisnya lagi kepala sekolah SDN Banyuajuh 6 yang telah melakukan penarikan gaji guru PPPK paruh waktu disekolahnya, saat dikonfirmasi oleh wartawan justru memilih memblokir nomor wartawan.
Haris, salah satu nomor awak media yang diblokir oleh Kepala SDN Banyuajuh 6 sangat menyayangkan sikap kepala sekolah.
Ia mengatakan bahwa tujuan melakukan konfirmasi untuk perimbangan berita dengan adanya dugaan penarikan gaji PPPK paruh waktu 3 bulan.
“Maksud dan tujuan saya menghubungi ingin menanyakan konfirmasi lebih lanjut terkait dugaan pungutan tersebut, namun kepala sekolah malah memblokir nomor saya. Tetapi teman saya konfirmasi ke Kepala SDN Banyuajuh 6 kok dibalas,” kata Haris, Selasa (25/11/2025)
Serangkaian tindakan tertutup dari para pejabat pendidikan ini memicu pertanyaan besar: Mengapa jajaran pendidikan Kecamatan Kamal kompak menghindari transparansi?
Pengembalian uang secara diam-diam tanpa penjelasan resmi justru memperkuat kecurigaan publik bahwa persoalan ini lebih serius daripada yang nampak.
Sikap tertutup para pejabat pendidikan ini juga bertolak belakang dengan komitmen Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, yang secara terbuka menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam acara coffee morning bersama wartawan Bangkalan, Bupati Bangkalan berharap kolaborasi antara pemerintah dan media dapat terus terjalin dengan baik sehingga masyarakat semakin memahami berbagai program dan kebijakan pemerintah.
“Kami telah mendorong seluruh OPD agar setiap progres capaian kinerja dapat dipublikasikan secara transparan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi terkait pembangunan dan kebijakan pemerintah,” ujar Bupati.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun pejabat pendidikan Kecamatan Kamal yang memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penarikan gaji guru PPPK Paruh Waktu serta mekanisme pengembalian, maupun pihak yang memberi perintah. (Achmad).
