Kekerasan Anak di Pamekasan, Tuntutan 1 Tahun Dinilai tidak Proporsional
Pamekasan | Ungkapnews.com – Konstruksi penuntutan dalam perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Pamekasan memunculkan pertanyaan kritis mengenai proporsionalitas keadilan substantif. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yurike Adriana Arif, menuntut dua terdakwa, Imam Syafi’i Adhariyanto dengan pidana 1 tahun penjara dan Samsul Firdaus 8 bulan penjara, dalam perkara kekerasan terhadap anak berinisial I.S.D di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan.
Tuntutan tersebut dibacakan pada Senin (9/11). JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan meminta majelis hakim untuk segera melakukan penahanan terhadap terdakwa.
Namun, besaran tuntutan yang relatif minimalis itu kini menjadi titik krusial yang diuji oleh keluarga korban.
Ibu korban, Nur Halimah, dalam keterangannya memberikan catatan moral yang luput dari pertimbangan yuridis formal. Hingga persidangan berjalan, tidak ada itikad baik berupa permintaan maaf personal dari para terdakwa kepada korban maupun keluarga.
"Saya hanya meminta keadilan untuk anak saya. Saya memohon kepada majelis hakim agar memutus perkara ini seadil-adilnya. Tolong pertimbangkan apa yang dialami anak saya. Sampai sekarang para terdakwa tidak pernah datang meminta maaf secara pribadi," ujar Nur Halimah.
Dalam perspektif pemidanaan modern, sikap tidak menunjukkan penyesalan dan absennya mekanisme restorative justice seharusnya menjadi faktor yang memberatkan, bukan meringankan. Tuntutan 1 tahun dalam konteks ini berpotensi mengabaikan dimensi penderitaan psikologis korban anak yang bersifat jangka panjang.
Kejanggalan kedua disorot oleh pihak keluarga korban, Rifa’i Lasbandra. Ia mendesak majelis hakim Pengadilan Negeri Pamekasan untuk tidak melakukan fragmentasi fakta hukum.
Menurutnya, perkara ini tidak dapat direduksi hanya pada satu delik kekerasan fisik. Terdapat rangkaian peristiwa yang harus diuji secara komprehensif di persidangan, meliputi dugaan ancaman pembunuhan, pengacungan senjata tajam berupa pisau, dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama.
"Kami meminta hakim benar-benar mencermati seluruh fakta persidangan. Ada dugaan ancaman pembunuhan, pengacungan pisau, dan kekerasan terhadap seorang anak. Jangan sampai rangkaian peristiwa tersebut terabaikan dalam pertimbangan putusan. Kami meminta keadilan yang seadil-adilnya bagi korban," tegas Rifa’i.
Secara akademik, jika rangkaian tersebut terbukti, maka konstruksi pasal yang digunakan seharusnya tidak berhenti pada UU Perlindungan Anak semata, melainkan harus diuji keterkaitannya dengan delik ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam KUHP.
Hingga berita ini diturunkan, pihak JPU belum memberikan tanggapan resmi terkait dasar pertimbangan yuridis di balik tuntutan tersebut.
Publik kini menunggu apakah majelis hakim akan berani keluar dari bayang-bayang tuntutan minimalis JPU dan menghadirkan putusan yang berorientasi pada keadilan korban, atau justru mengafirmasi tuntutan ringan tersebut.
Penulis: Suja'i.
