Baru Beberapa Bulan Dibangun, Rabat Jalan Dana Desa 2026 di Kalangan Parao Ditemukan Retak dan Patah di 26 Titik

SAMPANG , Kondisi proyek pembangunan rabat jalan desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Kalangan Parao, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah kerusakan pada bagian konstruksi jalan, meskipun pengerjaannya baru direalisasikan beberapa bulan lalu.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi fisik jalan menunjukkan sejumlah kerusakan. Permukaan cor terlihat mengelupas hingga batu agregat tampak di permukaan. Selain itu, terdapat retakan memanjang di sejumlah bagian jalan, bahkan beberapa titik terlihat mengalami patahan hingga bagian bawah cor.

Dari hasil pengamatan tersebut, setidaknya ditemukan 26 titik retakan dan patahan yang kondisinya cukup parah di sepanjang jalan yang dibangun.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Meski demikian, untuk memastikan penyebab kerusakan, diperlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut, termasuk pengecekan ketebalan cor, komposisi material, metode pengerjaan, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan dokumen perencanaan.

Saat tim berupaya meminta klarifikasi, PJ Kepala Desa Kalangan Parao tidak berada di Balai Desa. Sementara itu, Camat Jrengik dan Kasi PMD Kecamatan juga tidak berada di kantor saat didatangi.

SIAPA YANG BERWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN DAN BERTANGGUNG JAWAB?

Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, terdapat sejumlah pihak yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Desa atau Penjabat (PJ) Kepala Desa

Kepala Desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan.

2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

TPK memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan pekerjaan berjalan berdasarkan perencanaan dan spesifikasi teknis.

3. Pelaksana Pekerjaan atau Pihak Ketiga

Apabila pekerjaan melibatkan penyedia atau pihak ketiga, pelaksana wajib memenuhi ketentuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan dan spesifikasi teknis.

4. Pendamping Desa dan Pemerintah Kecamatan

Pendamping desa dan pemerintah kecamatan memiliki fungsi pembinaan serta pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya. Peran tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan.

SEJUMLAH REGULASI YANG PERLU MENJADI ACUAN

Kerusakan fisik proyek Dana Desa tersebut perlu ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024.

Pasal 26 mengatur tugas dan kewajiban Kepala Desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas.

2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan ini mengatur tata kelola keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Ketentuan mengenai pembangunan desa dan penggunaan Dana Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, dokumen perencanaan, APBDes, serta spesifikasi teknis pekerjaan yang telah ditetapkan.

4. Ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa.

Apabila terdapat pengadaan material atau keterlibatan penyedia, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa serta memperhatikan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

5. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Namun, dugaan penyimpangan anggaran maupun tindak pidana korupsi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan kondisi kerusakan fisik bangunan. Diperlukan pemeriksaan, audit, serta pembuktian oleh pihak yang berwenang.

DESAKAN TRANSPARANSI DAN PEMERIKSAAN TEKNIS

Munculnya kerusakan pada proyek yang belum lama selesai dikerjakan menjadi alasan penting bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Pemeriksaan teknis diperlukan guna mengetahui apakah kerusakan disebabkan faktor kualitas material, metode pengerjaan, kondisi tanah, faktor lingkungan, atau penyebab lainnya.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi maupun dokumen perencanaan, pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai ketentuan harus diminta melakukan perbaikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sementara apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau unsur tindak pidana, penanganannya dapat diserahkan kepada instansi pemeriksa dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Kalangan Parao belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab kerusakan jalan tersebut maupun langkah yang akan dilakukan untuk menanganinya.

Tim redaksi akan terus melakukan penelusuran dan berupaya meminta klarifikasi kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait.

Tim