Viral Dugaan Perselingkuhan Sosok Bergelar “Buya” di Kerinci, Integritas Guru PPPK Dipertanyakan
KERINCI — Sebuah unggahan di media sosial yang memuat dugaan persoalan pribadi dan menyeret seorang pria berinisial AW, yang dikenal dengan sapaan “Buya” serta disebut berprofesi sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kerinci, menjadi perhatian warganet.
Informasi tersebut mencuat setelah seorang perempuan berinisial MY, yang mengaku sebagai istri AW, menyampaikan keterangannya melalui media sosial. Redaksi juga menerima informasi berupa tangkapan layar bukti transfer dan keterangan yang disampaikan melalui komunikasi telepon.
Meski demikian, keaslian, konteks, serta keterkaitan informasi dan dokumen tersebut dengan dugaan yang beredar masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, informasi yang beredar belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau perbuatan tertentu oleh pihak-pihak yang disebutkan.
Dalam unggahan tersebut, turut disebut seorang perempuan berinisial ECH yang dikabarkan memiliki hubungan keluarga dengan anggota Polri yang bertugas di Jambi. Informasi mengenai identitas, hubungan, maupun keterkaitan pihak tersebut dengan persoalan yang beredar juga masih memerlukan konfirmasi dari sumber yang bersangkutan.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, terlebih apabila menyangkut kehidupan pribadi, nama baik, dan profesi seseorang. Setiap informasi yang akan dipublikasikan perlu melalui proses verifikasi serta memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Apabila terdapat laporan atau bukti yang relevan mengenai dugaan pelanggaran kode etik maupun ketentuan kepegawaian, penanganannya perlu diserahkan kepada instansi berwenang sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Hingga naskah ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan dari AW maupun ECH. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi bagi pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip jurnalistik yang profesional.
Joni
