LSM PAKIS Semprot Kadisdik Bangkalan: “Jangan Hanya Pintar Berbicara, Buktikan dengan Kerja Nyata!”

BANGKALAN | Ungkapnews.com – Polemik terkait edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan mengenai pedoman bagi kepala sekolah dalam melayani wartawan terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan. 

Setelah Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moch. Musleh Bahri, memberikan klarifikasi bahwa edaran tersebut bertujuan menjaga profesionalisme dan transparansi di lingkungan sekolah, kritik justru datang dari kalangan pegiat kontrol sosial.

Ketua Umum LSM PAKIS, Abdurrahman Tohir, menilai substansi maupun cara penyampaian himbauan tersebut kurang tepat karena dipublikasikan secara terbuka dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. 

Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik tentu akan menjadi konsumsi masyarakat dan tidak bisa lepas dari penilaian maupun kritik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. 

Ia juga menekankan bahwa pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi yang harus dihormati dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Namun, bagi Abdurrahman, penjelasan tersebut belum menjawab kekhawatiran publik terkait dampak dari edaran yang beredar. Ia menilai himbauan tersebut justru berpotensi menciptakan jarak antara kepala sekolah dengan wartawan maupun pegiat pengawasan yang selama ini turut mengawal penggunaan anggaran pendidikan.

“Himbauan seperti itu terkesan membenturkan kepala sekolah dengan insan pers dan lembaga pengawasan masyarakat. Padahal keduanya memiliki peran yang sama dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” tegas Abdurrahman.

Ia menilai seorang pemimpin seharusnya mampu memberikan rasa aman dan perlindungan kepada bawahannya, bukan justru mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tingkat sekolah. 

Menurutnya, kepala sekolah saat ini membutuhkan pendampingan yang konkret dalam menghadapi berbagai persoalan administrasi dan tata kelola anggaran, bukan sekadar himbauan yang dapat memicu multitafsir.

Lebih lanjut, Abdurrahman menyampaikan bahwa masyarakat Bangkalan saat ini menaruh harapan besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu, para pemangku kebijakan di sektor pendidikan dituntut untuk menghadirkan program yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, serta peningkatan mutu sekolah.

“Masyarakat tidak membutuhkan retorika atau pembenaran diri. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh guru, siswa, dan masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan dunia pendidikan di Bangkalan masih cukup besar. Mulai dari kualitas sarana prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih perlu terus didorong agar mampu bersaing dengan daerah lain di Jawa Timur.

Menurutnya, apabila persoalan-persoalan mendasar tersebut tidak menjadi perhatian serius, maka bukan tidak mungkin minat guru untuk menjadi kepala sekolah akan semakin berkurang karena beban tanggung jawab yang tinggi tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai.

“Saran saya, lebih berhati-hatilah dalam memimpin. Jangan hanya pintar berbicara tanpa bukti nyata. Tunjukkan kinerja yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Bangkalan. Jika tidak, yang dirugikan bukan hanya guru dan kepala sekolah, tetapi juga masa depan generasi muda Bangkalan,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menambah panjang daftar respons publik terhadap kebijakan dan komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Bangkalan. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, masyarakat berharap adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah, sekolah, insan pers, serta lembaga pengawas agar pembangunan sektor pendidikan dapat berjalan secara terbuka, sehat, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.

JamaL