KNPI Bangkalan Desak Presiden Bentuk Tim Independen, Tata Kelola MBG Nasional Jadi Sorotan Publik

BANGKALAN | Ungkapnews.com – Gelombang kritik terhadap tata kelola program MBG Nasional terus menguat dan kini menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Persoalan yang awalnya dianggap sebagai kendala teknis dalam pelaksanaan program, kini berkembang menjadi isu yang lebih luas terkait transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi dalam pengelolaan kebijakan berskala nasional.

Sorotan publik semakin tajam seiring munculnya berbagai pertanyaan mengenai validitas data, mekanisme pengawasan, hingga efektivitas pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Di tengah situasi tersebut, sejumlah tokoh pemuda mulai angkat bicara dan meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk menjaga kepercayaan publik.

Salah satu suara kritis datang dari Moh. Mubarok, Sekretaris Jenderal DPD KNPI Bangkalan. Ia secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim independen yang berada di luar struktur Badan Gizi Nasional (BGN) guna melakukan evaluasi dan pengawasan secara objektif terhadap pelaksanaan program MBG Nasional.

Menurut Mubarok, pembentukan tim independen merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan seluruh proses evaluasi berjalan transparan dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Ia menilai bahwa pengawasan yang hanya bertumpu pada satu institusi berisiko menimbulkan keraguan publik terhadap hasil evaluasi yang disampaikan.

“Pembentukan tim independen sangat diperlukan agar Pak Presiden memiliki data pembanding di luar BGN,” tegas Moh. Mubarok.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan modern, pengambilan keputusan strategis tidak boleh hanya didasarkan pada satu sumber informasi. Kehadiran lembaga atau tim independen akan memberikan perspektif berbeda sekaligus menjadi instrumen kontrol yang dapat memperkuat kualitas kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, Mubarok menilai bahwa prinsip check and balance harus diterapkan secara nyata dalam setiap program nasional. Menurutnya, pengawasan independen merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada program yang menggunakan anggaran besar dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Negara membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat. Jika seluruh informasi hanya berasal dari satu lembaga, maka ruang untuk melakukan verifikasi menjadi sangat terbatas. Padahal, transparansi adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data dan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, publik berhak mengetahui perkembangan pelaksanaan program secara menyeluruh dan memperoleh akses terhadap data yang dapat diverifikasi secara independen.

Apabila keterbukaan tersebut tidak diwujudkan, lanjutnya, maka berbagai spekulasi dan asumsi liar di tengah masyarakat akan semakin berkembang. Kondisi tersebut berpotensi memicu kegaduhan sosial maupun politik yang sebenarnya dapat dihindari melalui transparansi dan komunikasi publik yang baik.

Mubarok menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah maupun program MBG Nasional. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian agar program strategis yang telah dirancang pemerintah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kritik ini adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai warga negara. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” katanya.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini, masyarakat kini menunggu respons pemerintah pusat. Banyak pihak berharap Presiden segera mengambil langkah strategis guna menjawab berbagai keraguan yang berkembang dan memperkuat kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut.

Terlepas dari berbagai perdebatan yang muncul, isu tata kelola MBG Nasional telah membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya pengawasan independen, transparansi data, dan akuntabilitas dalam setiap program strategis negara. Publik pun berharap agar setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dikelola secara terbuka, profesional, dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

Penulis : Jamal