Pekon Tanjung Begelung Tetapkan APBDes 2026, Tekankan Transparansi dan Partisipasi Publik
TANGGAMUS – Pemerintah Pekon Tanjung Begelung Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus menggelar Musyawarah Desa (Musdes) tentang penetapan Rancangan Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2026.Rabu 31/12/2025.
Bertempat di balai pemerintahan pekon Agenda musyawarah Desa yang dilaksanakan adalah sebagai langkah strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dihadiri perangkat pekon, BPD, tokoh masyarakat serta perwakilan unsur kelembagaan, musyawarah desa secara langsung menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi pada tahun selanjutnya.
Kepala pekon Akmaludin menegaskan bahwa penetapan Musdes APBDes 2026 bukan hanya agenda formal, melainkan wujud nyata demokrasi desa yang harus dipahami dan dikawal bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
“APBDes adalah instrumen utama pembangunan desa. Karena itu, proses penyusunannya harus terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu,” ujar Akmaludin.
Dalam kalimatnya kepala pekon menambahkan bahwa keterlibatan warga dalam musyawarah desa merupakan bagian dari pendidikan politik dalam kategori merumuskan trobosan trobosan untuk kemajuan sebuah desa atau pekon.
Memahami kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi menjadikan desa sebagai objek tapi subjek ,maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan pemerintah desa harus mampu melakukan langkah-langkah kreatif yang inovatif
“Melalui Musdes, masyarakat belajar memahami dari mana sumber dana desa, untuk apa dialokasikan, dan bagaimana manfaatnya dirasakan bersama. Ini bagian dari upaya mencerdaskan publik desa,” tegas akmaludin.
Dalam pembahasan APBDes 2026, sejumlah prioritas yang disorot mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, hingga dukungan terhadap kegiatan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintahan pekon dan segenap masyarakat berharap hasil Musyawarah Desa mampu mewujudkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan pekon yang bersih dan bertanggung jawab.
Supriyanto
